Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Pelaihari. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Pelaihari. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech
  • 051221048
  • 0812-7667-1980
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Mon-Fri 08.00-16.30

Sejarah Pengadilan Negeri Pelaihari

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

SEJARAH PENGADILAN NEGERI PELAIHARI

Pengadilan Negeri Pelaihari terbentuk pada tanggal 23 Juni 1980 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor JB 1/1/22 tanggal 11 Oktober 1979 dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten Tingkat II Tanah Laut dan digolongkan dalam Pengadilan Negeri Kelas II B

Gedung Pengadilan Negeri Pelaihari terletak di Jl.Haji Boejasin Pelaihari, dibangun diatas tanah seluas sekitar 10.000 M2.

Gedung dibangun seluas sekitar 776,5 M2 dengan biaya REPELITA III tahun pertama 1979/1980 dengan biaya sebesar Rp.67.144.000,- (enam puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan pengadaan mebelair sebesar Rp.5.990.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan DIP tahun anggaran 1991/1992 No110/3/XIII/1990 tanggal 1 Maret 1990, telah dibangun 1 (satu) buah ruangan arsip seluas 100 M2 sebagai perluasan gedung Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dana sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan DIP tahun anggaran 1992/1993 No.098/3/XIII/1992 tanggal 14 Maret 1992, telah dibangun 1 (satu) buah ruang Panitera seluas 100 M2 dengan dana sebesar Rp.34.750.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengadaan mebelair dengan dana sebesar Rp.2.995.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan DIP tahun anggaran 2003/2004 No.063/3/XIII/18/i/-/2003 tanggal 1 Januari 2003, telah dibangun 1 (satu) buah ruang sidang seluas 80 M2 dengan dana sebesar Rp.92.280.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) buah rumah dinas type C 70 dengan dana sebesar Rp. 111.902.000,- (Seratus sebelas juta sembilan ratus dua ribu rupiah).

Berdasarkan DIPA tanggal 31 Desember 2006 Nomor : 0493.0/005-01-0/XVIII/2007 telah dilaksanakan pembangunan ruang tahanan dan ruang barang bukti Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dana sebesar Rp.173.351.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah). 

WhatsApp_Image_2023-05-11_at_154751.jpeg - 152.55 kB

pn_kls_2.jpg - 234.07 kB

Pengadilan Negeri Pelaihari pada akhirynya menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor : TAPM.162/QMR/SERTIFIKAT/11/2017. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia YM Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. Pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 di Hotel Grand Clarion Jl. Andi Pangeran Pattarani No. 3 Mannuruki Kota Makassar.

Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Pelaihari mendeklarasikan pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pencanangan pembangunan zona integritas yang ditandai dengan penandatanganan piagam adalah merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menpan&RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah guna meningkatkaan integritas serta pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Pelaihari.

DEKLARASI_PENCANANGAN.jpg - 352.16 kB

Perjalanan panjang serta usaha maksimal akhirnya membuahkan hasil di tahun 2020 dimana Pengadilan Negeri Pelaihari berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 21 Desember 2020 dalam acara "Apresiasi Penganugerahan Zona Integritas (WBK/WBBM) Untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi" yang dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting. 

whatsapp-image-2023-05-03-at-093841.jpeg - 235.69 kB

Setelah dilakukannya beberapa kali surveillance, Pengadilan Negeri Pelaihari dapat mempertahankan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan kualifikasi "A" excellent  

 

Pada Selasa 20 Desember 2022, telah dilaksanakan Peresmian Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri Pelaihari Kelas II Menjadi Pengadilan Negeri Pelaihari Kelas IB yang diresmikan oleh YM. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Bapak Dr. H. Gusrizal, S.H., M. Hum.

WhatsApp_Image_2023-05-11_at_155358_1.jpeg - 144.23 kB

320986121_1152022625450344_8373301962156988104_n.jpg - 96.53 kB

320848224_209768424765798_6288032273324271158_n.jpg - 112.44 kB


Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech